HABARTerkini.net, Paringin – Upaya Pemerintah Kabupaten Balangan dalam mendorong percepatan penanganan banjir mulai menunjukkan titik terang. Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III memberikan respon positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan pemerintah daerah terkait perbaikan infrastruktur pengendali banjir.
Hal tersebut terungkap dalam koordinasi lintas sektor yang berlangsung di Banjarmasin, melibatkan jajaran Bapperida, BPBD, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, serta DLH Kabupaten Balangan. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Kepala BWS Kalimantan III, Dedi Supriyadi, bersama tim teknisnya sebagai bagian dari upaya menyinkronkan langkah penanganan banjir di daerah.
Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi, pada Jum’at (13/3/2026) menyampaikan bahwa keterbukaan pihak BWS dalam menampung berbagai persoalan yang dihadapi daerah menjadi sinyal positif bagi percepatan penanganan banjir, baik yang bersifat lokal maupun regional.
Menurutnya, dalam pertemuan tersebut dibahas dua fokus utama, yakni penanganan banjir lokal yang terjadi di sejumlah wilayah Balangan serta penanganan banjir skala regional yang berdampak pada kawasan Banua Anam.
“Kami sangat mengapresiasi respon dari BWS Kalimantan III yang sangat cepat dan terbuka terhadap usulan kami, khususnya untuk penanganan jangka pendek. Ini memberikan harapan bahwa permasalahan yang disampaikan masyarakat segera ditindaklanjuti melalui survei teknis di lapangan,” ujar Rahmi.
Dalam pembahasan penanganan banjir lokal, pemerintah daerah menyoroti kondisi di Desa Bihara Hilir dan Pulantan. Wilayah yang sebelumnya tidak termasuk kawasan rawan banjir tersebut dalam lima tahun terakhir kerap mengalami genangan akibat pembangunan saluran primer irigasi Bendung Pitap yang belum selesai sehingga menghambat aliran air.
Akibat kondisi tersebut, permukiman warga kerap terendam banjir, sementara area persawahan di sekitarnya justru mengalami kekeringan karena distribusi air yang tidak berjalan optimal.
Selain itu, kondisi Bendung Batumandi juga menjadi perhatian dalam pembahasan. Infrastruktur tersebut diketahui sudah lama tidak berfungsi akibat kerusakan pada saluran irigasinya. Pemerintah daerah berencana mengakuisisi aset tersebut agar dapat dilakukan rehabilitasi secara menyeluruh sehingga kembali memberikan manfaat bagi sektor pertanian.
Tidak hanya fokus pada persoalan lokal, diskusi juga mencakup strategi penanganan banjir skala regional di kawasan Banua Anam. Pemkab Balangan menyampaikan sejumlah usulan dalam bentuk matriks program, di antaranya peningkatan kapasitas Bendung Pitap, normalisasi sungai di DAS dan Sub DAS Barito, pembangunan embung di wilayah Halong, serta pembangunan kolam retensi di empat titik strategis.
Menanggapi usulan tersebut, pihak BWS Kalimantan III menyatakan kesiapannya untuk segera menurunkan tim guna melakukan survei teknis di lapangan. Kajian tersebut akan menghitung secara detail kebutuhan penanganan, termasuk kemungkinan pembangunan drainase di bawah saluran irigasi guna mengembalikan aliran air di wilayah Bihara Hilir dan Pulantan.
Berdasarkan rencana awal, penanganan terhadap dampak pembangunan irigasi Pitap serta rehabilitasi Bendung Batumandi berpeluang mulai dikerjakan pada tahun anggaran 2026. Sementara program jangka panjang seperti pembangunan kolam retensi dan normalisasi sungai dalam skala besar diproyeksikan dapat dilaksanakan mulai tahun 2027.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini, diharapkan upaya penanganan banjir di Kabupaten Balangan maupun kawasan Banua Anam dapat berjalan lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan.
“BWS akan menghitung kebutuhan teknis secara menyeluruh. Kami berharap sinergi ini mampu memperkuat upaya penanganan banjir di Balangan dan wilayah Banua Anam melalui dukungan program dan anggaran dari pemerintah pusat,” pungkas Rahmi.(hen/mi).
