HABARTerkini.net, Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Seluruh pandangan, kritik, dan saran yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD dipastikan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan dokumen anggaran.
Hal tersebut disampaikan Bupati Balangan H. Abdul Hadi melalui Sekretaris Daerah Balangan, Fakhriyanto, S.Pt., M.P., saat memberikan tanggapan dan jawaban kepala daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Balangan, Senin (3/8/2026).
Dalam penyampaiannya, Sekda mengapresiasi perhatian dan masukan yang diberikan pimpinan, fraksi, serta seluruh anggota DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD 2026. Menurutnya, setiap masukan merupakan bentuk kontribusi yang sangat berarti dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Seluruh kritik, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi referensi dan panduan bagi kami dalam menyempurnakan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 serta dalam merealisasikannya nanti,” ujar Fakhriyanto.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah akan melakukan pembahasan secara internal terhadap berbagai masukan yang telah diterima. Namun demikian, proses penyempurnaan akan lebih optimal apabila dilakukan melalui pembahasan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sehingga setiap usulan dapat dikaji secara komprehensif.
Karena itu, Sekda mengajak seluruh fraksi DPRD untuk terus membangun komunikasi dan pendalaman bersama agar tercipta kesamaan persepsi dalam penyusunan kebijakan anggaran. Dengan demikian, program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Sekda juga menyampaikan apresiasi atas konsistensi DPRD yang terus mengingatkan pemerintah daerah agar senantiasa menjunjung tinggi prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, serta tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, penerapan prinsip-prinsip tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Lebih lanjut, Fakhriyanto mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan Balangan Baharat. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak semata diukur dari besarnya serapan anggaran maupun penghargaan yang diterima pemerintah daerah, tetapi dari sejauh mana program pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menutup penyampaiannya, Sekda menyampaikan permohonan maaf apabila masih terdapat hal-hal yang belum terjawab dalam tanggapan pemerintah daerah. Meski demikian, ia memastikan seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan Perubahan APBD 2026 maupun peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Balangan.
Melalui kolaborasi yang terus terjalin antara pemerintah daerah dan DPRD, Pemkab Balangan optimistis pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, berkeadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.(hen/mi).
