HABARTerkini.net, Paringin – Upaya memperkuat sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Balangan kian konkret. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dijadwalkan melaksanakan survei lokasi rencana pembangunan kantor Brigade Pengendalian Karhutla pada 19–20 Februari 2026.
Kegiatan survei ini menjadi bagian dari tahapan pembentukan Daerah Operasi (Daops) Brigade Pengendalian Karhutla di Balangan. Pemerintah pusat menilai wilayah Kalimantan Selatan, termasuk Balangan, memiliki tingkat kerawanan karhutla yang cukup tinggi saat musim kemarau sehingga membutuhkan penguatan sistem respons di tingkat daerah.
Bupati Balangan, Abdul Hadi, menyampaikan bahwa rencana tersebut merupakan langkah strategis dalam membangun kesiapsiagaan yang lebih terstruktur dan responsif.
“Kami dari Pemerintah Kabupaten Balangan sangat menyambut baik dan mendukung penuh pembentukan Daops Brigade Pengendalian Karhutla di daerah ini. Keberadaannya akan memperkuat kesiapsiagaan dan respons cepat apabila terjadi kebakaran lahan,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, kehadiran kantor Brigade Pengendalian Karhutla di Balangan nantinya akan mempercepat koordinasi lintas sektor, baik antara pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, perusahaan, hingga masyarakat. Dengan adanya Daops di wilayah sendiri, penanganan karhutla tidak lagi sepenuhnya bergantung pada mobilisasi personel dan peralatan dari luar daerah.
Ia berharap hasil survei lokasi dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan lahan serta pembangunan fasilitas yang memadai, termasuk penyediaan sarana dan prasarana pendukung serta personel yang profesional dan terlatih.
“Kami ingin kehadiran Brigade Pengendalian Karhutla di Balangan benar-benar menjadi pusat komando operasional yang efektif, mulai dari pencegahan, patroli rutin, deteksi dini, hingga penanganan kebakaran lahan secara terpadu,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Balangan, H Rahmi, menegaskan kesiapan pihaknya untuk bersinergi dalam proses pembentukan Daops tersebut. Ia menyatakan bahwa dukungan teknis maupun koordinasi akan dioptimalkan demi kelancaran tahapan yang berjalan.
Menurutnya, penguatan aspek pencegahan menjadi kunci utama dalam menekan risiko karhutla, karena dampak kebakaran yang meluas tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak pada kesehatan masyarakat serta aktivitas perekonomian.
Dengan rencana pembentukan Daops Brigade Pengendalian Karhutla ini, Pemerintah Kabupaten Balangan berharap perlindungan terhadap lingkungan semakin optimal, sekaligus meminimalisir potensi kabut asap di masa mendatang.
“Ini adalah komitmen bersama untuk menjaga Balangan tetap aman, hijau, dan tangguh terhadap bencana,” tutup H. Rahmi.(hen/mi).
