HABARTerkini.net, Paringin – Pemerintah Kabupaten Balangan terus mengakselerasi penguatan tata kelola pemerintahan dengan mendorong percepatan penilaian mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Kegiatan pembinaan tersebut berlangsung di Aula Benteng Tundakan, Kantor Bupati Balangan, Paringin Selatan, Senin (27/4/2026).
Bupati Balangan, Abdul Hadi, mengungkapkan bahwa saat ini proses SPIP telah memasuki tahap penilaian mandiri melalui pengisian kertas kerja oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Balangan.
Ia menjelaskan, hingga kini sebanyak 16 SKPD telah menyampaikan kertas kerja dan tengah menjalani proses verifikasi serta rekapitulasi oleh Bapperida. Sementara itu, 10 SKPD lainnya diharapkan segera menyusul untuk mempercepat keseluruhan proses evaluasi.
Lebih lanjut, Abdul Hadi menegaskan bahwa penguatan SPIP juga dilakukan melalui sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dengan menetapkan enam sektor prioritas. Keenam sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan lingkungan hidup berkelanjutan, ekonomi inklusif, serta tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, optimalisasi peran tim BPKP Provinsi Kalimantan Selatan menjadi kunci dalam memperkuat sistem pengendalian internal daerah, sekaligus mendukung terwujudnya Balangan yang semakin maju dan berdaya saing.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, Ayi Riyanto, menekankan bahwa pembinaan SPIP merupakan upaya bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik, melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menambahkan, implementasi SPIP harus terintegrasi dalam seluruh proses bisnis pemerintahan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, setiap tahapan memiliki mekanisme pengendalian yang saling terhubung.
“Jika pengendalian tidak berjalan optimal di setiap tahapan, maka pencapaian tujuan pemerintahan dapat terhambat,” tegasnya.(hen/mi).
